Saya mendadak teringat Mohammad Hatta (1902-1980), sang proklamator yang tindakan-tindakannya bergelimang kebersahajaan. Di ranah politik kebangsaan, peran Hatta tak dapat disangsikan lagi. Bak lonceng, nasionalismenya senantiasa berdentang hebat, tak pernah ia kehilangan arah bahkan saat belajar di negeri Belanda. Pikiran dan jiwanya selalu terpaut dengan masalah bangsanya.
Sekembalinya di tanah air, Bung Hatta langsung tancap gas di medan pergerakan hingga membawa bangsanya lepas dari penjajahan. Ia adalah seorang intelektual, ekonom serta aktivis pergerakan yang berdiam di dunia yang kini makin tak ditinggali oleh elite politik dan pejabat publik kita. Apa itu? Dunia yang dibalut kesederhanaan, jauh dari hedonism yang disetir materi.
Alkisah saat menjabat sebagai wapres, Bung Hatta tergiur untuk memiliki sepatu Bally, merek sepatu bermutu tinggi dan tak murah pada1950-an. Iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu ia simpan. Hatta berusaha menabung demi membeli sepatu idamannya. Namun uang tabungannya tak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan.Sepatu itu tak pernah terbeli dan guntingan iklan sepatu tadi jadi saksi hingga Bung Hatta wafat. Pribadi yang sederhana ini tak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pejabat negara, bahkan untuk sepatu Bally.
Dari Bung Hatta kita boleh belajar bagaimana menjadi manusia utama seperti dibayangkan Aristoteles. Manusia utama adalah seseorang yang kuat dalam kepribadian, mantap dalam prinsip serta memiliki kebijaksanaan etis. Hidup Hatta adalah pertemuan tiga sisi itu dalam wujudnya yang mengundang decak kagum. Menjadi pemimpin, ujar Hatta, haruslah mampu menduga apa yang terasa dalam hati rakyat, menggerakkan apa yang tidak bisa berjalan sendiri, menyuluhi jalan yang masih gelap di mata rakyat, tapi telah terkandung di hatinya (Memoar Bung Hatta, hal. 326). Hatta mengajarkan rasa empati, selalu berikhtiar menyelami perasaan rakyat. Dalam konteks itu, bagaimana meletakkan pemberian fasilitas mobil Toyota Crown Royal Saloon kepada menteri dan sejumlah petinggi parlemen yang mengundang polemik itu?
Pertama, terasa betul betapa rasa empati sudah menguap dari sebagian besar pejabat di negeri ini. Coba saja kita kalikan Rp 1,325 miliar dengan 150. Dana sejumlah itulah yang dikeluarkan negara untuk membiayai pembelian mobil para pejabatnya. Wow!!! Sementara penduduk miskin di negeri masih 32,5 juta jiwa. Bahkan, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) menaksir, tahun ini akan terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 200 ribu jiwa. Kini tidak ada lagi kepekaan, padahal sejatinya anggaran yang dibelanjakan untuk mobil mewah itu adalah uang rakyat. Kedua, fasilitas mobil Camry kepada menteri sudah cukup wah untuk ukuran negeri ini yang belum sanggup menyejahterakan rakyatnya. Bukankah mobil Camry yang lama masih dapat digunakan untuk menopang kerja pejabat. Atau mungkin fasilitas mobil itu telah menjadi hak milik para pejabat/menteri periode sebelumnya. Poin ini harus dijelaskan pada publik, karena fasilitas itu melekat pada jabatan (atribut) dan bukan pada individu (pejabatnya). Demikian juga fasilitas mobil untuk pejabat di daerah (dari anggota DPRD hingga KPUD).
Dan ketiga, ada indikasi—ini setidaknya menurut temuan ICW—bahwa pagu anggaran untuk membeli mobil untuk pejabat itu melebihi yang ditetapkan. Peraturan Menkeu mengenai Standar Biaya Umum Anggaran 2009 menyebutkan, biaya tertinggi untuk pengadaan dinas pejabat sebesar Rp400 juta per unit. Sementara dalam penetapan APBN padaOktober 2009 disepakati biaya per unit mobil sebesar Rp810 juta.
Nah jika harga satu unit mobil yang dibeli melambung hingga Rp 1,3 miliar, dari mana dana tombokannya berasal. Andai pun dana itu diambil dari APBN, sudahkah disetujui wakil rakyat? Sudah rahasia umum negeri ini makin kekurangan sosok yang layak diteladani. Sebaliknya politik makin menjauh dari hakikatnya, yakni demi keutamaan umum. Politik dihuni oleh individu yang berkepentingan terhadap modal dan penumpukan kekayaan diri dan kelompok. Dalam aras tertentu dapat ditemukan dengan mudah sebuah kecenderungan zoonpolitikon yang menghamba pada keinginan memuaskan hasrat ragawi.Sejenis hedonisme—aliran dalam filsafat yang mengajar bahwa sebagai aturan paling dasar hidup kita hendaknya menghindar dari rasa sakit dan mengusahakan rasa nikmat. Aristoteles menolak keras hedonisme. Dalam Etika Nikomacheia, ia menyebut tiga pola hidup yang membawa kepuasaan dalam dirinya sendiri: Hidup mengejar nikmat, hidup berpolitik dan filsafat.
Bagi filsuf yang ajarannya bergema kembali setelah dihidupkan oleh Ibnu Rusyd ini, hidup yang mengejar nikmat tak ubahnya “pola hidup ternak”. Menuru tAristoteles binatang melakukan apapun semata-mata demi pencapaian nikmat atau untuk menghindar dari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme menerapkan cara hidup hewani kepada manusia, tidak masuk akal dan tentu saja amat memalukan (Menjadi Manusia, Belajar dari Aristoteles hal. 11-14). Belakangan diketahui banyak binatang, seperti semut dan burung, dan hampir semua binatang menyusui juga mengenal kelakuan altruis demi kepentingan kelompok dan keturunan.
Di tengah bersimaharajalelanya sikap acuh tak acuh pejabat publik terkait pemberian mobil mewah, apa yang dilakukan senator asal Sulawesi Tenggara, Laode Ida dengan mengembalikan mobil Crown Rayol Saloon seperti sebuah oase di gurun pasir.
Paling tidak itu mengabarkan bahwa sebongkah nurani masih berdiam pada segelintir pejabat publik negeri ini. Sesuatu yang layak disyukuri dan seyogianya disemai, dipupuk dan dirawat agar tumbuh subur menaungi elite politik dan pejabat publik. "Saya takut dicibir rakyat," kata Laode Ida saat menyerahkan mobil mewah itu. "Mungkin karena saya berlatar belakang keluarga miskin sehingga soal sensitivitas di matapublik ini begitu saya perhatikan," tambah senator yang juga peneliti intim Nahdlatul Ulama dan Abdurrahman Wahid ini (Jawa Pos, 5/1).
Seandainya pun tindakan Laode itu tak lepas sekali dari upaya pencitraan—sebentuk ikhtiar meraih popularitas—itu jauh lebih baik dari sekian banyak pejabat penerima mobil itu yang bergeming meskipun rakyat di luar gedung pemerintah dan parlemen masih juga mencibir tanda masygul.
Lebih dari itu, marilah kembali pada Hatta untuk menyegarkan pemahamankita ihwal politik. Pertama, Hatta menegaskan politik adalah arenadignitas di mana keutamaan umum dipertaruhkan dan karena itu harus dijaga, disterilkan dan dihindarkan dari intervensi kepentingan pribadi dan ekonomi.Kedua, politik harus disterilkan dari kepentingan primordial.
Dan ketiga, Hatta menganjurkan bahwa dimensi etis dalam kepolitikan yang bersifat publik itu harus tercermin dalam nilai-nilai individual setiap warga (Republikanisme dan Keindonesiaan, hal. 114-116).
*) Bukan tak setuju fasilitas mobil buat pejabat. Tapi ukur-ukurlah dan selami lubuk hati rakyat.
No comments:
Post a Comment